Senin , 18 Juni 2018

Lagi, KPK Mau Seret Bos PRJ Ke Penjara

NONSTOP, BUI-Hartati Murdaya terancam masuk penjara lagi. Sebab, KPK akan mengirim surat somasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
Pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus suap Hartati Murdaya berbuntut panjang. Hari ini (Senin 8/9), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat kepada Kemenkum HAM.
Surat somasi KPK itu kabarnya untuk membatalkan pembebasan bersyarat Hartati. Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi, KPK akan mengirim surat somasi dan keberatan terhadap pembebasan bersyarat Hartati.
Surat itu nantinya kata Johan akan dikirim setelah ditandatangai oleh para pimpinan KPK. “Terakhir saya dengar para pimpinan akan kirim surat ke Kemenkum HAM,” terang Johan kepada wartawan, Minggu (7/9) malam.
Hartati adalah bos PRJ Kemayoran (Jakarta Fair) dan Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation serta PT PT Cipta Cakra Murdaya (CCM). Sosialita yang pernah menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat itu didakwa melakukan suap Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah.
Istri pengusaha Murdaya Poo itu mulai ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jaktim pada 12 September 2012. Pada 4 Februari 2013, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara.
Hartati mendapat vonis bebas bersyarat dari Kemenkum HAM terhitung sejak 29 Agustus 2014. Harusnya Hartati baru bisa menghirup udara bebas sekitar bulan Mei 2015. Setelah bebas Hartati disebut-sebut telah merayakan pesta ulang tahunnya di PRJ Kemayoran, Jakpus. “Sebaiknya pembebasan bersyarat dibatalkan,” terang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Bambang menilai, pemberian pembebasan bersyarat tersebut seharusnya batal demi hukum karena tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
Bambang menilai pemberian pembebasan bersyarat untuk Hartati tersebut tidak memenuhi persyaratan, salah satunya terkait status justice collaborator. Menurut dia, KPK tidak pernah memberikan Hartati status justice collaborator sehingga tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Diakui Bambang, pihak Hartati pernah mengajukan permohonan status justice collaborator kepada KPK pada Juli 2014. Saat itu, pihak Hartati juga mengajukan permohonan untuk bebas bersyarat. Namun, menurut Bambang, permohonan Hartati yang diajukan melalui Rumah Tahanan Pondok Bambu ditolak KPK.
Kemenkum HAM beralasan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati sudah sesuai dengan prosedur. Kementerian yang juga dipimpin kader Partai Demokrat yakni Amir Syamsuddin itu menyatakan, tahanan yang terkait tindak pidana dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan dimungkinkan diberikan pembebasan bersyarat selama berkelakuan baik, membayar uang pengganti atau denda yang diatur pengadilan.

Bebasnya Hartati
‘Coreng’ Nama SBY
Bebasnya Hartati Murdaya bisa mencoreng nama SBY. Dari catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) hingga saat ini ada 38 terpidana korupsi telah bebas bersyarat.
Mereka yang bebas diantaranya 31 terpidana yang ditangani oleh KPK dan tujuh yang ditangani oleh Kejaksaan. Pembebasan bersyarat paling kontroversial adalah terpidana Hartati Murdaya. Pemberian pembebasan bersyarat ini dinilai tidak memenuhi syarat dan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang remisia, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.
Pembebasan bersyarat yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin menuai kecaman dan kritik keras. “Ada 38 terpidana korupsi yang telah menikmati pembebasan bersyarat,” ujar anggota ICW Emerson Yuntho dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Pembebasan bersyarat paling kontroversial terang Emerson adalah untuk Hartati Murdaya. Pemberian PB ini tidak memenuhi syarat dan prosedur PP 99/2012. “Ini sangat menyedihkan dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi,” tutur Emerson.
ICW juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang dinilai telah melawan hukum dengan pemberian pembebasan bersyarat itu. “Hal ini juga menunjukkan Menteri Hukum dan HAM tidak paham hukum atau bahkan dapat melawan hukum,” tegasnya.
Terpidana korupsi yang menerima pembebasan bersyarat itu menurut catatan ICW antara lain mantan Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah, mantan Dubes RI Rusdihardjo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, mantan Gubernur Kepri, dan mantan Mendagri Hari Sabarno. “Kemenkum HAM bisa mencoreng nama SBY,” sindir pengamat politik Adilsyah Lubis.
Adilsyah mengaku, pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan oleh SBY bisa punah dengan dibebaskannya Hartati. “Aneh bin ajib memang. Harusnya Kemenkum HAM tidak asal membebaskan apalagi KPK telah menolaknya,” tukasnya.
Hal senada diucapkan pengamat politik UI Budiyatna. “Pembebasan Hartati memang pro kontra. Ini akan menjadi boomerang buat SBY di akhir masa pemerintahannya,” protesnya.(OTK/ADT/BHR)

Hartati Murdaya
Hartati Murdaya
Share

Check Also

Diduga Terlibat Korupsi, Ganjar Pranowo Dinilai Cederai Jawa Tengah

thejak.co – Sejak tahun 2000 hingga 2018,  provinsi Jawa Tengah tercatat kurang lebih ada 21 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *